cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 03, September 2015" : 38 Documents clear
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL BERDASARKAN UNIDROIT Ni Putu Mirayanthi Utami; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.743 KB)

Abstract

Transaksi dengan menggunakan kontrak dalam suatu negara dibutuhkan untuk menunjang pengembangan dan pembangunan ekonomi. Pengaruh tersebut dapat kita lihat melalui pembentukan kontrak kerjasama internasional, salah satu pihak sering dirugikan, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan perlindungan kepada para pihak dalam melakukan kerjasama internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan kontrak kerjasama internasional berdasarkan UNIDROIT. Tulisan ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (stute approach).
PENERAPAN ARSITEKTUR STYLE BALI PADA BANGUNAN GEDUNG DENGAN FUNGSI USAHA DI KOTA DENPASAR MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG Putu Adi Martha Sarwin; I Made Arya Utama; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di kota Denpasar, terjadi pula peningkatanaktivitas penduduk dengan segala permasalahan, sehingga perlu penangan yangkomperhensif. Beberapa masalah yang terlihat diantaranya pembangunan bangunanbangunan gedung yang tidak memperhatikan arsitertur setempat, terlebih misi Denpasardalam mewujudkan Denpasar Yang Berwawasan Budaya, karena bangunan gedungmerupakan wajah kota atau cerminan dari identitas kota itu sendiri. Permasalahan kiankompleks ketika belum adanya penagturan dalam bentuk Perda karena kota Denpasar saatini memberlakukan Peraturan Walikota yang didalamnya tidak disertai sangsi. Bagi kotaDenpasar sudah tentu ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan gunamewujudkan misi Kota Denpasar itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yangmendorong penulis melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Arsitektur Style BaliPada bangunan Gedung Dengan Fungsi Usaha Menurut Peraturan Daearah Provinsi BaliNomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukumempiris, yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan norma hukumdengan prilaku masyarakat. Sumber data yang diperoleh untuk menunjang penelitian iniialah dengan menggunakan teknik wawancara dengan instansi pemerintah terkait.Dalam hal pengawasan dan penataan pemerintah harus melakukan upaya ekstra agarkedepannya tidak ada lagi permasalah mengenai Arsitektur Bangunan gedung fungsi usahadi kota Denpasar dan adanya Pengaturan yang tegas, sehingga kedepannya misi KotaDenpasar Yang Berwawasan Budaya dapat terwujud dengan salah satunya melaluiArsitertur Bangunan Gedung sebagai wajah atau Identitas Kota Denpasar itu Sendiri.
SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Yurika Maharani; Ibrahim R.; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.244 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang pembentukan peraturan Desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapatnorma kabur sebagaimana pada Pasal 69 ayat (9) yang menyatakan bahwarancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalahbagaimanakah pengaturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan Desaserta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat Desa dalampembentukan peraturan Desa. Penulisan normatif dengan pendekatan peraturanperundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan yangdiperoleh adalah masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan ataumemberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadalam proses penyusunan peraturan Desa. Kewenangan penyusunan peraturandesa sebagai pelaksanaan otonomi desa tentunya tidak terlepas dari urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH Ni Luh Putu Suartami Dewi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.6 KB)

Abstract

Karya Ilmiah ini berjudul Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah BerdasarkanPrinsip Otonomi Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah dikarenakan semangat otonomidi Indonesia yang memberikan dampak pada maraknya terjadi pemekaran daerah. Tujuanpenulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan perananhukum mengenai pemekaran daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah baik mengenaisyarat-syarat pemekaran daerah dan faktor terjadinya pemekaran daerah. Tulisan inimenggunnakan metode normatif dengan menganalisis dan menggunakan pendekatanundang-undang terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan diperketatnyapersyaratan pemekaran daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah maka diharapkan pemekaran daerah dapat didasarkan padapersyaratan yang terukur dengan tujuan preventif.
TANGGUNG JAWAB KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS HILANGNYA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN I Gusti Agung Manik Juliantari; I Gusti Nyoman Agung; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.805 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Telah Dibebani Hak Tanggungan” dilatarbelakangi tidak diaturnya secara jelas tentang Tanggung jawab koperasi simpan pinjam secara eksternal atas hilangnya sertifikat hak milik atas tanah dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPermasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang bentuk tanggung jawab koperasi simpan pinjam atas hilangnya sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibebani hak tanggungan. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif. Koperasi sebagai Badan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa koperasi simpan pinjam tetap harus bertanggung jawab atas hilangnya sertifikat yang hilang tersebut karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan bentuk pertanggungjawaban koperasi yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan membuatkan sertifikat yang baru dan biaya dalam mengurus sertifikat tersebut ditanggung oleh koperasi simpan pinjam.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2013 TERKAIT PENGAWASAN ATAS IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DI KECAMATAN KUTA SELATAN Anugrah Diva Apriana; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.756 KB)

Abstract

Saat ini diduga sudah banyak perusahaan khususnya di bidang pariwisata yangmenggunakan air tanah secara ilegal. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1)Bagaimanakah pelaksanaan perizinan serta ketaatan masyarakat terhadap kewajiban dalampengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan? (2) Bagaimanakah pengawasanPemerintah Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah diKecamatan Kuta Selatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirisdengan teknik analisis data kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BadungNo. 25 Tahun 2013 terkait Pengawasan atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan KutaSelatan masih belum efektif. Hal ini terkait dengan jumlah izin pengguna air tanah di KutaSelatan yang hanya mencapai angka 68%. Upaya yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Badung, yaitu meningkatkan kordinasi dengan Tim Pengendalian PelaksanaanKegiatan Pemakaian Air Tanah Kabupaten Badung serta memberikan surat teguran kepadapengguna air tanah yang belum memiliki izin dan belum memenuhi kewajiban pemegangizin air tanah.
UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.219 KB)

Abstract

Meningkatnya pengemis di Kota Denpasar saat ini telah menimbulkan gangguan sosial.Hal ini menjadi fenomena menarik di tengah eksistensi bali sebagai tujuan pariwisata dunia.Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Denpasar dalam pengedalian pengemis dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pengendalian dan pemberdayaan pengemis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait upaya pengendalian pengemis secara umum Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah kurang adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan pengendalian pengemis.
STATUS TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA I Gede Adhi Supradnyana; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.025 KB)

Abstract

Proses perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata masih terus berlangsung diberbagai Negara hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis status tentaraanak dan akibat hukum yang timbul terkait dengan keterlibatan tentara anak dalam konflikbersenjata. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan beberapapendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang, sejarah, fakta dan kasus. Dapat disimpulkanbahwa terdapat beberapa status yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan prinsippembedaan yaitu sebagai kombatan, sebagai unlawful combatant, dan sebagai penduduksipil. Terhadap tentara anak yang tertangkap musuh atau menyerah maka diberikan statustawanan perang. Selanjutnya terdapat pula sejumlah akibat hukum yang dapat dikenakankepada tentara anak itu sendiri, Negara dan komandan militer pengguna tentara anak.
KEDUDUKAN CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) SEBAGAI SALAH SATU KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGATUR PERDAGANGAN SPESIES LANGKA Deby Dwika Andriana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.043 KB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terbesar yang memilikikeanekaragaman flora dan fauna. Yang diketahui bahwa 17.000 pulau yang didalamwilayahnya terdapat berbagai macam jenis spesies yang unik dan endemik. Keunikan darispesies-spesies inilah yang akhirnya menjadi sasaran masyarakat Indonesia untuk melakukanperdagangan bebas tanpa memikirkan lingkungan hidup binatang tersebut dan pencegahanspesies dari kelangkaan yang dimiliki negaranya sehingga menimbulkan beberapapermasalahan, seperti perdagangan ilegal hewan yang dilakukan hanya untuk mendapatkeuntungan yang besar bagi sebagian orang atau individu itu sendiri karena keunikantersebut.
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KABUPTEN BANGLI (STUDY KASUS DI BPN KABUPATEN BANGLI) I Made Sugiarta; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.901 KB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal teersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Bangli setelah berlakunya Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 1/SE-100/I/2013. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di kabupaten Bangli setelah berlakunya Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 1/SE-100/I/2013 ialah berlakunya Peta Zona Nilai Tanah dan Aset Properti untuk penetapan besarnya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus di bayar oleh pemohon. faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses peralihan hak milik atas tanah karena jual beli ialah masyarakat di Kabupaten Bangli kurang mengetahui tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang peralihan hak milik atas tanah karena jual beli.

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue